Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan revisi terhadap Peraturan KPU (PKPU) 33/2018 tentang Kampanye.
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menjelaskan bahwa beleid tersebut tidak lagi relevan digunakan dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 karena adanya perbedaan antara masa kampanye dan masa sosialisasi dengan Pemilu Serentak 2019.
Pria yang karib disapa Bagja ini pun mengurai, masa kampanye dalam Pemilu Serentajk 2019 adalah tujuh bulan. Sedangkan masa kampanye Pemilu Serentak 2024 bahkan tidak lebih dari dua bulan.
Bagja pun mencontohkan dalam kasus bagi-bagi amplop oleh Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Said Abdullah di sejumlah tempat ibadah di Sumenep.
Dalam penuturan Bagja, kasus tersebut diklaim tidak dapat ditindak lantaran Bawaslu terhambat keterbatasan aturan teknis yang dibuat KPU.
“Karena aturan untuk penyelenggaraan pemilu itu ada (pada) Peraturan KPU utamanya. Ada pada PKPU, bukan pada Perbawaslu,” ujar Bagja seperti dikutip dari Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa (11/4).
Menurut Bagja, kritik terhadap Bawaslu yang tidak dapat menindak aksi bagi-bagi amplop di sejumlah tempat ibadah di Sumenep tidak sepenuhnya dapat dibenarkan.
“Perbawaslu adalah cara menegakkannya, tapi materiilnya itu sudah diatur pada PKPU,” sambungnya menegaskan.
Sehingga, Bagja mengatakan perlunya melakukan revisi terhadap PKPU 33/2018 tentang kampanye. Terlebih di masa ramadhan yang rawan memunculkan peluang bagi-bagi amplop berkedok sedekat atau zakat.
“(Yang berkedok sedekah atau zakat itu masuk kategori) pelanggaran administrasi.(Kalau dibilang) curi start kampanye agak sulit,karena kampanye itu adalah meyakinkan para pemilih yang disertai dengan visi misi program kerja dan citra diri,” urainya.
“Jika itu (hal-hal yang disebut kampanye) dilakukan full, maka itu disebut curi start kampanye. Tapi kalau hanya salah satunya saja, itu sulit dikatakan kampanye,” tutup Bagja.
Adapun bunyi Pasal 25 ayat (2) PKPU 33/2018 terkait metode sosialisasi parpol adalah sebagai berikut:
(2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal Partai Politik, dengan metode: a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya; dan b. pertemuan terbatas, dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU dan Bawaslu paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan dilaksanakan.